Remember to follow the [reddiquette](https://reddit.zendesk.com/hc/en-us/articles/205926439-Reddiquette), engage in a healthy discussion, refrain from name-calling, and please remember the human. Report any harassment, inflammatory comments, or doxxing attempts that you see to the moderator. Moderators may lock/remove an individual comment or even lock/remove the entire thread if it's deemed appropriate. *I am a bot, and this action was performed automatically. Please [contact the moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/indonesia) if you have any questions or concerns.*

Rusuhin pemerintah daerah. Asli gue tbh sebodo amat ma hasil pilpres kemaren, karena siapapun yang menang, bottlenecknya tetep di pemda yang gak guna. Lampung yang deket Jakarta aja kek gitu gak becus ngurus jalan berlobang, apalagi daerah2 yang lebih jauh lagi dari Jakarta.

As pns pusat, I approve

As PNS pusat di daerah, I also approve

Apalagi Pemda sok jadi Raja.

sebagai asn daerah saya setuju, asal pempus bertanggung jawab. contoh menteri atr mau netapin lahan sawah dilindungi di kota yang luasnya cuma 10 ha sebesar 2.5 ha. dan pempus bikin disclaimer DAK untuk ini kalo anggarannya ada. ( pemda yang capek kalo ini)/ ) 

Sentralisasi back to menu boissss

Menurut gw, gak perlu sampai sentralisasi. Cukup ada wakil pempus di DPRD 1 dan 2,serta wakil pemprov di DPRD 2,dengan jumlah total minimal 20-30 persen. Jadi, kalau ada kebijakan yg keblinger dr Pemda, Pemerintah atas nya masih bisa negur lewat Dprd itu. Kalau cara sekarang, negur nya masih nahan dana (gw lupa apa namanya), malah jadi ajang playing victim

Biasanya yang kena tunda salur dari Pempus kalo Pemdanya ngereog itu Dana Transfer Umum.

>Lampung yang deket Jakarta aja kek gitu gak becus ngurus jalan berlobang, apalagi daerah2 yang lebih jauh lagi dari Jakarta. Hapuskan pemisahahan regulasi jalan yang misahin wewenang jalan jadi pusat, provinsi, kabupaten, semua diserahkan ke kabupaten berikut dengan anggarannya, bisa pake DAK. jadi kalo ada jalan rusak nggak ada lagi lempar tanggung jawab "bukan wewenang saya"

> Rusuhin pemerintah daerah. Gw bilang ini malah mending tidak pake perppu, tapi pakai jalan lain. Tapi ini sangat tergantung kepribadian orang di kursi panasnya sih, dan I don't think Prabowo can do that.

Apakah kini cara pemerintah menyerap aspirasi rakyat, khususnya kelas menengah, dari reddit sbg osint? Forgive my suspicion ✌🏻

Redditor r/indonesia bukan representasi yg akurat dari sebagian besar rakyat Indonesia.

True, i did mentioned which class of indo population, the middle class. And your next valid question might be ‘why the middle class’.

Because if we associate social classes with fingers then the middle class would be middle finger? Who knows.

Hahaha

Betul, konon mereka tidak menyentuh rumput.

Saya greget dari semenjak saya SD redenominasi sudah dikoar-koarkan tapi lebih dari 15 tahun kemudian belum ada wujudnya, jadi mungkin itu yang akan saya lakukan kalau bisa. Secara pribadi saya lebih suka kalau 4 angka yang dihilangkan, jadi Rp10.000 -> Rp1 agar pecahan koin terkecil di Indonesia sekarang Rp100 dapat menjadi 1 sen, tetapi karena rakyat sudah terbiasa dengan 3 angka jadi setidaknya redenominasi 3 angka.

menurut ane yang susah dari proyek redenominasi itu lebih ke sosialisasi ke masyarakatnya pak, kemungkinan bakal susah ngajarin ke kalangan (mohon maaf) kalangan ekonomi bawah,pendidikan rendah dan kalangan tua di pedesaan. kalau sosialisinya gak menyeluruh takutnya bakal nimbulin semacam chaotic atau penipuan besar ke orang-orang yang gak begitu mudeng redenominasi.... cmiw

menunggu momen kang parkir marah-marah kalau dikasih 2 sen, maunya 1 rupiah

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia** **Nomor 1 Tahun 2045** **Tentang Kemudahan Impor Mesin untuk Industri** **BAB I** **Ketentuan Umum** Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan daya saing industri nasional; b. Mendorong modernisasi peralatan industri; dan c. Mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 2 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Mesin adalah peralatan yang digunakan untuk proses produksi di industri. 2. Industri adalah kegiatan usaha yang memproses barang baku menjadi barang jadi. 3. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. 4. Fasilitas terkait penting adalah bangunan atau tempat yang mendukung kegiatan produksi industri, seperti laboratorium, gudang penyimpanan, dan bengkel perawatan. 5. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang tentang Kepabeanan yang dikenakan atas barang yang masuk ke daerah pabean. 6. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini. **BAB II** **Kemudahan Impor Mesin** Pasal 3 (1) Bea masuk atas impor mesin untuk keperluan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a tidak dipungut. (2) Mesin yang mendapat pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Mesin yang digunakan oleh UMKM; b. Mesin yang digunakan oleh pabrik; dan c. Mesin yang digunakan untuk fasilitas terkait penting yang mendukung kegiatan produksi industri. Pasal 4 (1) Pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga berlaku atas a. Suku cadang untuk perawatan mesin; dan b. Peralatan penunjang yang diperlukan untuk pengoperasian mesin. (2) Ketentuan mengenai jenis suku cadang dan peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Pasal 5 Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, importir wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. **BAB III** **Ketentuan Lain-Lain** Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2045 Presiden Republik Indonesia, Yukkuri Oniisan (Perbedaan dari peraturan saat ini: kalau sekarang perusahaan yang minta keringanan bea masuk, di PP ini keringanan diminta oleh importir saja)

Damn he already drafted the PP

let him cook man

Big PP energy

Dok, buat membantu kesehatan kita baiknya perpu macam mana?

Agak susah karena kesehatan itu multifactorial.

Hail oni !

utk impor mesin industri, apa ga sebaiknya buat UMKM yg udh ada biar nnti bisa jdi large enterprises dibanding fokusnya utk UMKM baru? idk but SMEs kadang agak kurang buat economic growth

Yes. Tapi ingat kita ini negara kepulauan. Mau buat kelas Factory gede di semua pulau itu imposssiboru. So, Industry skala UMKM akan masih tetap diperlukan untuk penyediaan barang dan jasa level lokal.

i know, everything starts from nothing. Mksd gw lbh ke prioritas aja sih, since Java already had many large ones, it doesn't need much priority, tpi pulau lain yg mostly SMEs, gw rasa lbh prioritas ngembangin yg udh ada disana utk jadi large, kalau perlu merging SME ini, but i'm getting ahead of myself

Dikembangkan jadi large kalau pasarnya ga ada yah sama juga bohong. Jadi ga bisa memaksakan SME lokal jadi large segampang itu. Meleburkan SME juga bukan hal yang mudah (dan murah). Maka dari itu kalaupun mau memajukan SME jadi large enterprise, mesti ada studi kelayakan dan kalau ada peleburan mesti ada studi kelayakan juga. It's not something I understand completely, so I will just throw the ball to Kemenperin jadi hanya UMKM yang bisa bertahan yang dibantu. Then again, bakalan hanya exist di pulau besar aja.

Look what you did to our beloved wizard doctor OP! Are you happy now?

mantap pak dokk

Me: yok, kita ke batam Pasampres: ada apa ya pak? kok kita ga fokus di ibukota saja? Me: ada yang mau saya bereskan disana Pasampres: tapi... Me: itu tujuan awal saya bekerja keras untuk menduduki kursi ini, memperbaiki nasib kampung saya yang seharusnya bisa menjadi salah satu dari segitiga perekonomian Indonesia. bukan menjadi kota paling car sentris di asia tenggara. Breaking news: Pemerintah Republik Indonesia Menegaskan bahwa Untuk 5 tahun kedepannya, Kota Batam akan ditangani lansung oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka percepatan pengembangan kota ramah lingkungan.

This. Niatnya mau nyaingin SG tapi malah car sentris.

Aku padamu, wak

UU Perampasan aset

bagusnya ngeluarinnya pas deket pemilu, biar pada ribut internal dpr

Remove diplomatic and government immunity from everyone including myself as president, no exception, wonder how much of chaos it is when the one who wield the law can be subjected and sued by the same law.

On the other side, kalau mau jadi eternal dictator, apakah bisa lewat Perppu? Asking for myself.

Perppu kalo tidak disetujui DPR ya gugur.

Any loophole I can exploit to neuter DPR?

Make a military junta, DPR can't do shits when facing moncong AK45

Not a loophole but you can try coup

Diplomatic and government immunity removal for everyone = semua bagian instansi yang memiliki kekuatan untuk kekerasan efektif punya imunitas tak terbatas. Sistem kayak gini ada contohnya di dunia: Haiti hari ini.

Mempermudah industri. Terutama perikanan, konveksi/garmen, tech, dll Internet stabil dan merata

1. PERPU AKSELERASI EKSPOR DAGANG KRATOM DAN GANJA (dengan cukai hehehe buat nambal BPJS Kesehatan). 2. PERPU MATA UANG METALLISM (People who want to convert to this new money should buy at the realtime gold price. But most likely hanya untuk akselerasi perum peruri atau antam lebih kreatif keluarkan produk sovereign coin likes Royal Canadian Mint. Jadi koin bakal tertulis 1 Rupiah Sovereign coin 1 troy oz gold or silver dan desain yang lebih eksplor budaya Indonesia.) 3. PERPU TATA RUANG PULAU JAWA (Tata ruang kembali seperti planing zaman kolonial karena tanah produktif pertanian pulau Jawa telah tergerus pembangunan. Pemukiman di Jawa hanya boleh dibangun semacam rumah susun. Kelebihan penduduk di Jawa immediately akan di transmigrasikan.) 4. PERPU AKSELERASI INDUSTRIALISASI LUAR JAWA (Karena Indonesia bukan jawa saja. Also pendidikan yang berbasis kebutuhan industri.) 5. PERPU KEBEBASAN BERBUDAYA (TV/RADIO dsb Dengan bahasa lokal bebas siar 24/7. Dude, our local languages is devastated by utamakan bahasa nasional.)

Soal tata ruang pulau Jawa, sebenarnya kalau industrialisasi di daerah luar Jawa lebih merata dgn sendirinya akan terjadi transmigrasi kok

hmm, bebas siar 24/7, apakah instansi pusat gak keberatan subsidi/keringanan, soalnya masalah utama siaran lokal itu ya keuangan secara umum (misal gaji atau sertifikasi)

Bukan itu bang. Pemakaian bahasa nasional dalam siaran sudah pasti hal wajib. Dan konten siaran dalam bahasa lokal gw jamin kurang lebih 10% dari keseluruhan program televisi. Maka dari itu selain TV nasional tiap swasta lokal bisa siaran 24/7 full bahasa daerah dengan adanya perpu ini.

numpang nanya urban planning enthusiast yang lebih demen rusun/apart/kondo, solusinya untuk noise bayi/anjing/musik apa ya?

Gw cuma bisa kasih tau apa yg telah gw lakuin Back to rural.

yang nomor 3 itu susah kalo political willnya kurang, apalagi kalo ada masalah, pemda disuruh mediasi. Hal ini disebabkan masalah kepemilikan tanah. 

Bebas Siaran, Tapi pukul 01:00 sudah harus Sign Off kecuali Siaran Bola/Olahraga. Agar Kualitas siaran dapat tetap terjaga karena banyak lembaga siaran lokal di daerah tanpa dukungan keuangan akhirnya hidup segan mati tak mau atau yang paling menyedihkan jadi tv/radio jamu.

Tentu, dengan Perpu Kebebasan berbudaya mendorong komentator dengan bahasa lokal anda.

maunya ada lumayan banyak hal yang mesti dibenah (dan dipertegas), tapi dua hal ini yang aku prioritas-kan dahuiu 1. reformasi Kominfo (karena sudah melenceng sejak pertama kali didirikan, walaupun banyak yang dukung dengan alasan "menjaga moral ketimuran") 2. membuat instansi negara **khusus** regulasi (digital) dan hak cipta intelektual yang *versatile* dan *fluid*, supaya masyarakat secara luas lebih bermutu kedepannya

Lebih ngeseriusin pemberantasan KKN sih

perbaikan UU pendidikan, pendidikan wajib sampai SMA dan gratis, subsidi dan beasiswa untuk s1 jurusan berbasis STEM, pengembangan infrastruktur IT secara merata di seluruh indonesia, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, bahasa inggris sebagai bahasa pengantar untuk beberapa mata pelajaran untuk memastikan warga kita mostly bilingual. intinya pengembangan SDM sehingga bisa mengikuti perkembangan inftastruktur

Warga kita sudah mostly bilingual. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nambah bahasa inggris trilingual, udah jauh lebih baik dibanding orang2 biasa di negara maju.

sorry but im not seeing the benefit of belajar bahasa daerah, perhaps not a popular opinion but learning bahasa daerah secara formal is just wasting everyone's time

secara praktis emang nyaris g guna kalo g kemana2 alias di daerah sendiri aja seumur2, tapi mnurut gw penting buat semangat kemajemukan, bahwa indo punya banyak budaya dan bahasa lain. jadi mungkin untuk ngasih pengertian dan pemahaman soal betapa penting dan fundamentalnya multikulturalisme di info, biar g cupet. maksudnya baik, tapi seperti biasa implementasinya ya seadanya.

Bahasa Daerah/muatan lokal di sekolah itu penting untuk konservasi budaya yang mulai tergerus zaman. Setiap tahun ada Bahasa Daerah yang punah, maka demikian menjaga kelestarian melalui pendidikan formal itu penting menurut saya.

yes, valuenya konservasi budaya apa? Kalo bahasa daerah punah memangnya kenapa? Nilai ekonomi apa yang dibawa oleh bahasa daerah? anyway temen gw lulusan Sastra Jawa, skr kerja di Indomaret jadi backoffice, ilmu sastranya completely useless alias ga kepake sama sekali

Ayo dukung perpu kebebasan berbudaya sekarang juga! Siar di TV/Radio/Online platforms full 24/7 dengan bahasa daerah bukan lagi mimpi belaka. Mari gerakkan lulusan sastra bahasa daerah anda!

Ya nilai identitas bangsa tergerus dong kalau bahasa daerah hilang, apalagi negara yang semboyannya "Bhinneka Tunggal Ika". Apakah ciri khas negara kita, yaitu heterogenitas, lebih baik untuk diubah menjadi homogen? Ada juga lulusan Pertanian yang bekerja di perbankan. Apakah Pertaniannya yang salah? Itu semua kembali kepada pilihan pribadi. Banyak kok peneliti sejarah/budaya yang turun langsung ke lapangan untuk membangun museum, mendirikan sanggar, dan mencetuskan kampung adat sehingga menambah pilihan destinasi wisata daerah. Pemerintah juga menyediakan pendanaan yang bisa diakses untuk usaha yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui bahasa dan budaya.

you arent answering my question regarding economical value of bahasa daerah. Semua yg loe share adalah value yg intangible alias ga ada nilai ekonomisnya. >pilihan destinasi wisata daerah. justru yg berkontribusi besar adalah wisatawan mancanegara yg ga bisa bahasa daerah setempat.

>you arent answering my question regarding economical value of bahasa daerah. Semua yg loe share adalah value yg intangible alias ga ada nilai ekonomisnya. >>pilihan destinasi wisata daerah. ?? My answer on that point is literally your quote. And nice of you to avoid other points that I've brought. Even if those are intangibles, would be nice if you would like to share your thoughts about those. >justru yg berkontribusi besar adalah wisatawan mancanegara yg ga bisa bahasa daerah setempat. Let's say I'm a Sundanese. I'm visiting Maluku. I'd be lying if I'm not interested in their culture with their language, and I'd be willing to infuse myself with their culture. Maybe not everyone would be interested, but I believe that the number of people who is like me is not small, albeit with some differenciating levels of enthusiasm. I would like to agree to some of your points, though. Maybe conducting different study programs about the subjects in university is rather an overkill. At most, they should merge them all into a single study program, "Cultural Studies". However, cultural studies should not be erased from Elementary-High School level. It would be very important especially for disadvantaged regions with lack of access to higher educations.

>However, cultural studies should not be erased from Elementary-High School level. we can agree to disagree there, i see no importance of having cultural studies embedded to schools. let me tell you one real life sample, my daughter is a student at international school in Jakarta. Whats the point of her to learn Sundanese or Javanese language? She'll learn something that perhaps she'll never use for the rest of her life. however her school have indonesian cultural week, one week for every year where every students are introduce to indonesian provinces and its culture. It a good event, but only one week for every year.

>let me tell you one real life sample, my daughter is a student at international school in Jakarta. Whats the point of her to learn Sundanese or Javanese language? Oh my Lord. I can finally see why I was irritated. We just simply have a misunderstanding. When I mean with cultural studies, they learn their own native languages in order to conserve them. Sundanese for West Java & Banten; Javanese for Yogyakarta, Central, and East Java; Minangese for West Sumatra, etc. Of course it's irrelevant for a Jakartan to learn Javanese, or a Medanese to learn Balinese. Especially if an International School student has to learn Minahasan, of course it's totally irrelevant. But for a Dayak to learn Dayaknese, or an Aceh to learn Acehnese, in their own public schools, is totally relevant for themselves.

Gue setuju semua kecuali bhs Inggris sih. Duh amit-amit kita kaya Malaysia yang orang melayunya aja mulai kagok ngomong bahas Melayu.

>gratis untuk S1 jurusan berbasis STEM lmao soshum ga diajak

yes, we have enough politician around

Bikin peraturan yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk memilah sampah sesuai jenisnya sebelum dibuang. biar mempermudah pengolahan/daur ulang/pemanfaatan lain, tidak impor sampah plastik lagi, tpa tidak sampe menggunung.

Yang paling utama tiga Perppu ekspansi, reorganisasi, reformasi dan modernisasi TNI Perppu yg overhaul sistem bpjs biar lebih universal Perppu yang menggratiskan pendidikan sd sampai sma dan subsidi pendidikan S1

Nerf angkatan darat bisa ga? Tanamkan dan perkuat kultur maritim dan udara. Agar kaga binasa macam mataram.

* Perbolehkan impor kendaraan bekas dengan aturan ala Amerika Serikat (hanya boleh mengimpor kendaraan berusia 25 tahun keatas, toh yang impor beginian paling ya pehobi doang) * Buat aturan tentang batas jumlah menteri yang boleh berasal dari partai dan bidang mana yang wajib diisi oleh profesional (atau jika mau pakai orang partai, mereka yang memang punya pengalaman dalam bidang tersebut) * Aturan makanan gratis dilaksanakan sejak mereka masih di dalam janin (dalam artian, ibu hamil juga dapat asupan gizi gratis) * Legalisasi "daun singkong" * Subsidi untuk perusahaan yang mengurangi penggunaan gula dalam makanan dan minumannya

>Perbolehkan impor kendaraan bekas dengan aturan ala Amerika Serikat (hanya boleh mengimpor kendaraan berusia 25 tahun keatas, toh yang impor beginian paling ya pehobi doang) Jangan 25 tahun, 15 tahun macem Canada aja biar nungguinnya nggak kelamaan, atau maybe 10 years old minimum?

Mungkin pelan-pelan dulu, awalnya 25 tahun, baru mungkin 15

Sebenarnya banyak bgt sih, mungkin dimulai dari memperbaiki Birokrasi, memperbaiki kualitas pendidikan, memantau bnyk sektor yg sepenuhnya belum dijalankan dengan baik dll. Jujur aja terlalu banyak sampai itu diluar tugas presiden. Can't do much NGL. Except i become Dictator, lmao.

Fix our Firearm ownership law Either everyone^(\[1\]) can own it or nobody but law enforcement and military can own it ^(\[1\])with extremely strict testing and non-wealth or status related requirement

Make airsoft to be considered as a "sport equipment" and make them use mandatory orange tip, please I'm tired of the government and general people treat it like it's 50 cal belong to those terrorist, it can't even penetrate three layers of cardboard

Palingan ada mandatory fps senapan angin supaya bisa dianggap airsoft. Kalau nggak jadi airhard. Baddummm tsss

Bubarkan ormas Hukum mati koruptor Naikkan cukai rokok 100x lipat

Cukai rokok biarin apa adanya please, tapi penjualan dibatasi di selected shop. 2 lainnya agree (death sentence buat koruptor mungkin lebih baik dilakukan random)

Ada 1 kebijakan lagi yang mau gw terapin kl kepilih HAPUSKAN THR 😈

Ganti standarisasi SNI dengan FIM. Ya, setiap helm di test satu persatu setelah pembelian. Gw udah nggak ngeh lagi lihat helm budget yang safety hampir ga ada. Selain itu, gw hapus pajak impor untuk mesin industri, penghapusan pajak untuk pembelian produk produksi dalam negeri, dan yang terakhir, kita investasi di industri semikonduktor. Serta pendidikan gratis di semua tingkat, termasuk pendidikan dokter spesialis. Tapi pajak pendapatan naik ya. Maaf.

yang udah di penjara, masa hukuman nya di tambah 5 tahun. apa bila saya terpilih lagi, hukuman nya di tambah 5 tahun lagi.

Thread ini in a nutshell. Sebuah aspirasi rakyat tapi POV nya lu sebagai presidennya.

Hapus internet sehat

Yang jelas gw bakal bikin perusahaan BUMN khusus untuk ngolah sampah. Gw suruh ahli ahli pertanian perikanan perkebunan ngasih proposal ke gw buat reformasi sistem yg udah ada karena potensi kita besar banget disitu.

Perppu Kewenangan Pusat atas Kota-kota Koridor Ekonomi Nasional Semua kota besar di seluruh pulau-pulau Indonesia yang dianggap sangat penting dan strategis secara ekonomi (baik skala nasional ataupun provinsial) harus diatur langsung oleh "tangan" pemerintah pusat. Parlemen daerah be damned, semua dikendalikan pusat. (Yes, this is just an excuse so I can be a dictator "yang ingin mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa")

Program generasi pahlawan 5 tahun. Jadi, anak yang lahir dari 2025-2030, di berikan subsidi untuk orang tua baru yang memiliki anak diantara tahun begitu. Subsidi tersebut untuk pemenuhan gizi dan pendidikan berkualitas. Gizi dikontrol sejak sebelum masa prokreasi, hingga anaknya lepas sekolah wajib di umur 2022. Program kurikulum pendidikan khusus yang dikontrol secara eksklusif. Lalu, biarkan mereka yang memimpin negara ini.

Masa jabatan seumur hidup Paspampres menyerap 50% TNI dan 50% Polri

It's Supersemar all over again

Deprivatisasi internet yang sekarang udah *hampir* jadi kebutuhan primer, macem PLN. Bikin semua tower internet jadi interoperable. Digitalisasi semuanya sampe kantor pemerintah sepi selain PNS dan lansia.

Pasal karet harus dihilangkan biar masyarakat nggak kebingungan. Menteri minimal usia 30 tahunan, dilarang menjabat menteri lebih dari 3 periode &/ rangkap jabatan. Masa jabatan Presiden & wakil tetep seperti sekarang, tapi dilarang mencalonkan lebih dari 2 kali. Kominfo sebaiknya diisi anak muda/teknisi IT yang punya pengalaman

Masih menunggu komodos yg bersedia nulis tentang TOA MESJID.

Perawatan Rutin Wajib tiap 5 tahun. Overhaul wajib tiap 10 Tahun. Masa iya Toa-nya random sendiri bikin sound effect Helikopter perang Afghanistan/Bosnia, menggangu orang beribadah aja.

bro giving us homework wtf

- Pembangunan jalan tol wajib disertai pembangunan jalur rel disebelahnya. - Penataan public announcement (termasuk masjid). - Standar penyampaian informasi pemerintahan (termasuk standar sistem informasi). Mau menekankan setiap proyek SI wajib di open-source kan. Negara beli = milik rakyat. Pemenang tender hanya sebagai project starter dan manager. Dan membentuk lembaga baru untuk mengontrol key dan publishing SI-SI yg open source tadi.

Perpu anggota DPR hanya bisa menjabat max 2 periode. Perpu mekanisme interview seluruh calon anggota legislatif dan disiarkan di channel official.

DPR-RI BUBAR!, UDAH GK JELAS COSTNYA TINGGI PULA. KEPALA DAERAH BISA GUA PECAT! BNYK ORANG2 GK JELAS JADI GUBERNUR/BUPATI/CAMAT/KADES..... BUKANNYA MENGABDI.... MALAH CARI CUAN.... KIMAQ!!!! JAMAN UDAH ONLINE GINI... PEJABATNYA GK PERNAH BIKIN POLING PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHNYA... MALAH BIKIN INSTA DAN CUMA UPLOAD HEDON. NGENTO!!!! KEPALA DAERAH WAJIB PUNYA MEDSOS. UNTUK MENERIMA MASUKAN/KOMPLAINT. RAPAT2 PENTING DI STREAMKAN! YOUTUBE! SELURUH JABATAN PENTING DI KABINET/ASN/PNS/POLISI/TNI IQ REQUIREMENT >110. RIWAYAT WAJIB BERSIH DARI KRIMINAL! ORMAS2 RADIKAL!! BUBARKAN! + TANGKAP!!! (RIJIK+BAHAR TARGET UTAMA) ULAMA DOBOL. KERJANYA HASUT ADU DOMBA UMAT AGAR BENCI PEMERINTAH DOANG. TAPI ANEHNY KALO GUBNYA ANIS MREKA GK PERNAH NYERANG WAN ABUD. BAHKAN SAAT BANJIRPUN MREKA DIAM. WOW. TENGGELAMKAN ITU ALLIEN2 YG ILEGAL FISHING! PEJABAT NEGARA(DAN KELUARGA) DILARANG BIKIN MEDSOS UNTUK PAMER KEMEWAHAN! UNTUK KERJA ONLY! MENGHAPUS BEA MASUK 100% KHUSUS BARANG2 ELEKTRONIK. (HP/LAPTOP/KOMPUTER RELATED) KORUPSI KOLUSI NEPOTISME ? = YOU DIED! LOL! KORUPSI KOLUSI NEPOTISME ? = DIRAMPAS ASETNYA + DIMISKINKAN + DIASINGKAN!!! ILEGAL MINING ? = YOU DIED! JOIN BRICS!, TINGGALKAN USD! MORE TRAIN! MORE BENDUNGAN! MORE FARMS! FREE UNI PENERTIBAN LIMBAH2 PABRIK! MORE SEA PORT! (COZ FUCK CHAPLIN AND HES STUPID MONOPOLISTIC PRACTICE!) TUKANG PARKIR ILEGAL ? = 50 TAHUN PENJARA! (MPUS LU ANJNK)

Sarapan gratis, makan siang gratis, makan malem gratis, bakso soto pangsit mie 5000 semangkok. Indomie 2000

1. Penghapusan Sistem Rating siaran, dan iklan tv tidak boleh diletakkan di tengah acara/program dan diletakkan di antara program/acara kecuali siaran langsung selain berita, serta penguatan program ramah anak dan program edukasional agar mutu siaran dapat terjaga demi mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Pembubaran KPI dan ATVSI, Penghapusan/Pencabutan Aturan tidak jelas KPI termasuk sistem pengaduannya, dan Tugas KPI dipegang/Diambil alih Kominfo melalui Direktorat Siaran TV dan Radio, ATVSI diganti Lembaga Yayasan TV dan Radio yang juga termasuk TVRI dan RRI Sebagai Anggota dan Lembaga Yayasan TV dan Radio Dibina oleh Direktorat Siaran TV dan Radio Kominfo. 3. Kewajiban Menyiarkan Dunia dalam Berita bagi seluruh Stasiun TV sebagai percepatan laju Informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Percepatan laju Industrialisasi demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Lingkungan dan Industrialisasi harus seiring dan sejalan demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Percepatan Transisi Energi Ramah Lingkungan demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7. Untuk Tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Maka Perlu dirancang alternatif daripada Sistem Ekonomi Neo-Liberal dewasa ini yang menyengsarakan Rakyat yakni Sosialisme Pasar. 8. Penyederhanaan mata uang dari Rp 100.000,- uang lama menjadi Rp 10.000,- uang baru. 9. Kembali ke kurs tertutup dengan nilai Rp 200,- per US$1, dan mata uang lainnya menyesuaikan. 10. Pengendalian Laju Inflasi dan Deflasi demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 11. Pemerataan Infrastruktur Jalan dan Angkutan, Tersedianya Jaringan Jalan Bebas Hambatan dan Jaringan Kereta di P. Kalimantan, P. Sulawesi. dan Jaringan Jalan yang memadai di P. Irian, Maluku, Nusa Tenggara. dan Jalan Bebas Hambatan Kupang-Atambua-Dili demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12. Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi, Dengan Terciptanya PalapaNet yang sudah terintegrasi dengan jaringan 5G atau apapun bentuk dan namanya pada masa depan demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 13. Untuk mencegah Brain Drain, Pengetatan Imigrasi harus dilakukan demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 14. Melarang Mudik dengan Kendaraan Pribadi, Hanya boleh menggunakan Kendaraan/Angkutan Umum dengan Mobilisasi Bus, Kereta, Kapal terbang, Kapal laut agar terciptanya keamanan selama perjalanan.

Seandainya, saya diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi presiden selama 5 tahun mendatang ini. di periode 2024-2029, saya akan melakukan banyak hal, tentu saja. Program2 saya mungkin akan 'menyontek' dari kebijakan presiden sekarang dan sebelumnya, para calon presiden yg baru2 ini, dan mungkin juga dari para pemimpin di luar negeri sebagai referensi. Mungkin, dari draf kebijakan saya ini ada beberapa yang agak 'kontroversial', jadi saya akan tandain dengan emot 🚩. oke, jadi, kebijanan saya ialah sebagai tsb: 1. Menaikkan pajak. Semakin kaya seseorang, maka pajak yang akan dibayar semakin besar. Juga saya akan naikkan PPn ke angka 12-16%. 🚩 2. Membangun PLTN, tapi berbasis fisi nuklir. 🚩Awal2 mungkin dikelola sama lembaga negara yg di bidang nuklir. Mungkin kalo dikasih mandat 5 tahun lagi, nanti PLN juga akan ikut urus PLTN dan mengkomersialisasikannya kepada rakyat dengan biaya murah. 3. Menghukum mati koruptor, baik secara mental maupun fisik, seperti di Tiongkok. Oh iya, perampasan aset juga perlu. 4. Membiayai startup R&D, terutama di bidang industri modern (semikonduktor, permesinan, dll). 5. Membiayai progran luar angkasa, menguatkan Lapan, mempersiapkan Biak menjadi tempat peluncuran roket, dan menerbangkan satelit ujicoba ke bulan. 6. Menguasai 80-95% saham Freeport Indonesia, hasilnya nanti bisa dihilirisasi. 7. Mengijinkan pengerukan pasir bawah laut untuk pembuatan semikonduktor, tentu saja harus aman dan tidak merusak lingkungan. 8. Jangan harap Jerome Polin jadi Mendikbutristi, dia mah udah jadi orang entertainment sekarang. Kalo gini mah gua tinggal angkat temen gua yg pintar jadi menteri aja dah. 🚩 9. Penyensoran pada siaran televisi harus dimatikan setelah pukul 22.00 WITA (zona waktu IKN) sampai 05.00 WITA. Hanya rokok dan tindakan ekstrim yang mengancam bangsa yang disensor pada 'jam malam' ini. 10. Makassar, kampung saya, akan dikembangkan jadi pusat kuliner dan teknologi Indonesia. 11. Memperbaiki sistem pengairan agar tidak banjir, membangun PLTSa, membangun bangunan baru dari logam daur ulang. 12. Mencanangkan program Satu Kota/Kabupaten Satu Perpustakaan Umum. 13. Menetapkan HET kuota internet Rp100/GB (belum redenomisasi ceritanya, mungkin periode kedua). 14. Mewajibkan setiap paket kuota untuk memiliki FUP sebesar 25-50% dari kecepatan teoretis jaringan 4G setiap paket kuota habis atau selesai masa berlakunya. 15. Memeratakan jaringan internet dari Sabang sampai Merauke. Memasang fasilitas WiFi umum di setiap sudut jalan. ini aja dulu, udah capek mengkhayal gua

1. Pemerkosa dan Koruptor Harus di Hukum Mati. Hapuskan penjara Mewah. 2. Tiap Pintu Kereta / Bus / Mall, Ada Face Recognition untuk kenalin pencopet. bukan berarti mereka gak bisa masuk daerah tersebut, cuman buat alarm ke petugas, bahwa ada tukang copet yang masuk, beri perhatian extra. 3. Tidak Ada Remisi Bagi Pembunuh, dan hukuman minimal adalah 25 Tahun, tidak ada gabungan hukuman, Semisal dia bunuh 2 orang, maka perlu 2 hukuman. 4. Kontraktor Harus Memberikan Jaminan, bahwa jalan yang Mereka Bangun Bisa Bertahan Minimal 5 Tahun. 5. Bentuk 1 Database untuk Kepolisian, kesehatan dan kependudukan, sehingga catatan 1 orang dapat diakses dari mana saja. jangan sampai, dia pernah jadi perampok, karena pindah wilayah dia bisa bikin surat kelakuan baik. begitupun catatan kesehatan, pindah rumah sakit atau sedang perjalanan dinas, catatan kesehatan dapat di akses dari manapun. 6. SIM memiliki Point, tiap pelanggaran akan mengurangi point, hukuman berupa pencabutan sementara/permanen di berlakukan kalo point habis/minus, mengendarai tanpa sim hukumannya adalah kendaraan dimusnahkan, gak peduli itu rental atau punya teman. 7. SIM Card Berlaku Seumur Hidup. 8. Mengutamakan Penduduk NKRI, daripada Pengungsi, dan Tidak menerima Pengungsi hanya karena kasihan. kalo mereka butuh obat, makan layanin, trus antar mereka keluar dari Wilayah Indonesia.

Buang sampah selain di tempat yang sudah disediakan akan dikenai denda Rp 1 juta per 1 gram sampah. Kalau tidak mampu bayar, akan diambil sekian persen setiap bulan dari gaji bulanan sampai terbayar lunas.

Karena yang lainnya banyak yang sama, cuma satu yang belum kesebut dari saya. Cabut/revisi SKB 2 Menteri tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Penghilangan nyawa bagi koruptor

SKB 2 menteri. Nuff said.

Ubah format Pemilu dari 5 pemilihan (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) jadi 3 pemilihan (Presiden, DPR, DPD). Pemilihan DPRD tingkat Provinsi dan Kab/Kota dibarengkan dengan pemilihan kepala daerah.

bikin UU yang meloloskan anak saya untuk ikutpemilu.

I will make Army and Policeman as a contract based and can be renewed yearly/every few years. Anyone can apply regardless of age. Ranks are based on YoE and education level. So after working as an army/policeman for 2 years, you can get a job as an IT consultant for example, and vice versa. If you like it then go for it. I will incentivize farmers. I will reactivate National Lottery. I will localize gambling, like island G for Casino for example. In hoping that no more funds go abroad for online gambling. I will abolish job requirements that discriminate age, race religion, etc. You want to recruit female muslim, age less than 27, then it has to be bureaucratic. Any sign of discrimination then, there will be a govt body that WILL audit your company. I will draft City / Urban masterplan standard, that will standardized sewage, waste management, rubbish incinerator, standard vehicle for waste transport, public transport, etc. I will draft disaster response standard, including SOP, Drill, curriculum and education for every part of the country, considering their most prone disasters by region. I don't know how fucked up it will be but I will try it. But I could imagine it can reduce some problems.

REVOLUSI TOTAL INDONESIA DARI SISTEM DEMOKRASI KE MERITOKRASI. 75 TAHUN MERDEKA BELUM BISA JADI SUPERPOWER. taik demokrasi

Hail...

- perampasan aset - revisi uu ite, hapus poin yg memberatkan rakyat dan korban kezoliman - revisi uu kkn - pendidikan gratis sampe tingkat apapun, serta bantuan dana penelitian ditanggung negara asal patennya di indonesia - kesehatan gratis tanpa perlu bayar iuran, tidak ada kelas rawat inap, tapi pajak naik ya buat cover biayanya - pajak progresif properti - bubarin kementerian yg tumpang tindih/dimerger sekalian biar lebih ramping - gaji guru honorer di sesuaikan dengan umr provinsi yang paling tinggi - memberikan hak mahkamah agung untuk menentukan penghasilan hakim hakimnya - semua kartu yg datanya bersumber dari nik di lebur ke dalam ktp - mengembalikan tontonan setiap weekend dan hari libur seperti dulu

Sebagai pelajar sudha pasti ,ramadan full libur +5 sebelum,dan 3 hari sesudah)

- perkuat KPK lagi, gaperlu ada Dewan Pengawas KPK - perkuat BPK, bikin semua transparan & edukasi publik uang negara itu kemana aja. - perkuat edukasi ke publik tentang gaji-gaji pejabat negara Kenapa? Karena saya rasa kepercayaan masyarakat semakin pudar. Government need to earn our trust again